Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023, perhitungan PPh pasal 21 atau dikenal juga sebagai PPh 21 berubah dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Pemotongan PPh 21 kini menggunakan tarif baru yang disebut Tarif Efektif Rata-rata (TER).
Nah kira-kira gimana ya penghitungan PPh 21 yang terbaru? Yuk, simak informasinya sampai akhir. Check it out!
Apa Itu PPh 21?
Pajak Penghasilan 21 atau PPh 21 adalah pemotongan penghasilan yang dibayarkan kepada wajib pajak orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, kegiatan, dan jasa. PPh 21 juga dikenal sebagai pajak yang dikenakan terhadap penghasilan dari wajib pajak orang pribadi. Adapun penghasilan yang dikenakan pajak tersebut berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, serta pembayaran lain yang didapatkan oleh pegawai, non-pegawai, penerima pesangon, dan lainnya.
Subjek PPh 21
Subjek pajak atau wajib pajak adalah orang yang dikenai atau harus membayar pajak. Subjek pajak meliputi orang pribadi dan badan usaha sesuai yang telah diatur dalam undang-undang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, subjek pajak PPh 21 adalah pegawai, non-pegawai, penerima pensiun dan pesangon, anggota dewan komisaris serta peserta kegiatan.
Objek PPh 21
Objek pajak adalah sesuatu yang dikenai pajak, dalam hal PPh 21 berarti penghasilan yang dikenakan pajak. Objek PPh 21 di antaranya adalah sebagai berikut:
- Penghasilan yang diterima secara teratur maupun tidak teratur yang oleh pegawai tetap, misalnya gaji.
- Penghasilan yang diterima secara teratur oleh penerima industri, misalnya uang industri.
- Penghasilan yang diterima dari pemutusan hubungan kerja serta penghasilan yang berkaitan dengan industri dan diterima sekaligus, misalnya pesangon dan tunjangan hari tua.
- Penghasilan yang diterima oleh pegawai tidak tetap (tenaga kerja lepas), misalnya upah harian, mingguan, atau bulanan.
- Imbalan yang diterima oleh non-pegawai, misalnya honorarium atau komisi yang dihasilkan dari pekerjaan maupun jasa yang dilakukan.
- Imbalan yang diterima oleh peserta kegiatan, misalnya hadiah, uang saku, uang rapat, dan honorarium.
Penghasilan yang Tidak Dikenai PPh 21
Tidak semua penghasilan akan dikenai PPh 21 ya, di antaranya adalah sebagai berikut:
- Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi yang berhubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, termasuk Pajak Penghasilan yang ditanggung oleh pemberi kerja, termasuk yang ditanggung oleh Pemerintah, merupakan penerimaan.
- Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- Zakat yang diterima oleh Orang Pribadi yang berhak dari Badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- Beasiswa dengan syarat tertentu sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (3) huruf l UU PPh.
Tarif PPh 21
Tarif PPh 21 bersifat progresif dan persentasenya mengikuti tingkat penghasilan wajib pajak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2023, pemerintah telah menyesuaikan kembali cara perhitungan PPh 21 yang terdiri dari:
- Tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015
- Tarif Efektif Rata-rata (TER) PPh 21
Tarif Progresif PPh 21
Tarif PPh 21 telah disesuaikan kembali melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang dapat kamu lihat pada tabel berikut:
Lapisan Tarif | Rentang Penghasilan (UU HPP) | Tarif |
I | Rp0 - 60 juta | 5% |
II | > Rp60 - 250 juta | 15% |
III | > Rp250 - 500 juta | 25% |
IV | > Rp500 - 5 miliar | 30% |
V | > Rp5 miliar | 35% |
Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif 20% lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan terhadap wajib pajak yang memiliki NPWP.
Tarif Efektif Rata-Rata (TER) PPh 21
Sebelum membahas mengenai TER PPh 21, ada baiknya jika kamu terlebih dahulu mengetahui informasi tentang PTKP 2024 berdasarkan jumlah tanggungan berikut:
Kategori | Status Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) | Nilai PTKP |
Kategori A | Tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) | Rp54 juta |
Tidak kawin dengan satu tanggungan (TK/1) | Rp58,5 juta |
Kawin tanpa tanggungan (K/0) | Rp58,5 juta |
Kategori B | Tidak kawin dengan dua tanggungan (TK/2) | Rp63 juta |
Tidak kawin dengan tiga tanggungan (TK/3) | Rp67,5 juta |
Kawin dengan satu tanggungan (K/1) | Rp63 juta |
Kawin dengan dua tanggungan (K/2) | Rp67,5 juta |
Kategori C | Kawin dengan tiga tanggungan (K/3) | Rp72 juta |
Selanjutnya, skema pemotongan PPh 21 berdasarkan penerima penghasilan adalah sebagai berikut:
Penerima Penghasilan | Ketentuan Penghitungan (PMK-168/2023) |
Pegawai tetap | Tarif efektif bulanan untuk menghitung PPh 21 setiap masa selain masa pajak terakhir |
Tarif Pasal 17 (1) UU PPh untuk menghitung PPh 21 pada masa pajak terakhir |
Dewan Pengawas/Komisaris | Tarif efektif bulanan |
Pegawai tidak tetap | Tarif efektif harian untuk menghasilkan yang tidak diterima bulanan dan jumlah harian/rata-rata harian sampai dengan Rp2,5 juta |
Tarif Pasal 17 (1) UU PPh untuk penghasilan yang tidak diterima bulanan dan jumlah harian/rata-rata harian lebih dari Rp2,5 juta |
Tarif efektif bulanan untuk penghasilan yang diterima bulanan |
Bukan pegawai, peserta kegiatan, peserta program pensiun, dan mantan pegawai | Tarif Pasal 17 (1) UU PPh |
Pejabat negara, PNS, TNI, Polri, dan pensiunannya | Tarif efektif untuk menghitung PPh 21 setiap masa pajak terakhir |
Tarif Pasal 17 (1) UU PPh untuk menghitung PPh 21 pada masa pajak terakhir |
Rincian Tarif Efektif Bulanan
Tarif Efektif Bulanan Kategori A
No | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
1. | sampai dengan Rp5.400.000 | 0% |
2. | di atas Rp5.400.000 – Rp5.650.000 | 0,25% |
3. | di atas Rp5.650.000 – Rp5.950.000 | 0,5% |
4. | di atas Rp5.950.000 – Rp6.300.000 | 0,75% |
5. | di atas Rp6.300.000 – Rp6.750.000 | 1% |
6. | di atas Rp6.750.000 – Rp7.500.000 | 1,25% |
7. | di atas Rp7.500.000 – Rp8.550.000 | 1,5% |
8. | di atas Rp8.550.000 – Rp9.650.000 | 1,75% |
9. | di atas Rp9.650.000 – Rp10.050.000 | 2% |
10. | di atas Rp10.050.000 – Rp10.350.000 | 2,25% |
11. | di atas Rp10.350.000 – Rp10.700.000 | 2,5% |
12. | di atas Rp10.700.000 – Rp11.050.000 | 3% |
13. | di atas Rp11.050.000 – Rp11.600.000 | 3,5% |
14. | di atas Rp11.600.000 – Rp12.500.000 | 4% |
15. | di atas Rp12.500.000 – Rp13.750.000 | 5% |
16. | di atas Rp13.750.000 – Rp15.100.000 | 6% |
17. | di atas Rp15.100.000 – Rp16.950.000 | 7% |
18. | di atas Rp16.950.000 – Rp19.750.000 | 8% |
19. | di atas Rp19.750.000 – Rp24.150.000 | 9% |
20. | di atas Rp24.150.000 – Rp26.450.000 | 10% |
21. | di atas Rp26.450.000 – Rp28.000.000 | 11% |
22. | di atas Rp28.000.000 – Rp30.050.000 | 12% |
23. | di atas Rp30.050.000 – Rp32.400.000 | 13% |
24. | di atas Rp32.400.000 – Rp35.400.000 | 14% |
25. | di atas Rp35.400.000 – Rp39.100.000 | 15% |
26. | di atas Rp39.100.000 – Rp43.850.000 | 16% |
27. | di atas Rp43.850.000 – Rp47.800.000 | 17% |
28. | di atas Rp47.800.000 – Rp51.400.000 | 18% |
29. | di atas Rp51.400.000 – Rp56.300.000 | 19% |
30. | di atas Rp56.300.000 – Rp62.200.000 | 20% |
31. | di atas Rp62.200.000 – Rp68.600.000 | 21% |
32. | di atas Rp68.600.000 – Rp77.500.000 | 22% |
33. | di atas Rp77.500.000 – Rp89.000.000 | 23% |
34. | di atas Rp89.000.000 – Rp103.000.000 | 24% |
35. | di atas Rp103.000.000 – Rp125.000.000 | 25% |
36. | di atas Rp125.000.000 – Rp157.000.000 | 26% |
37. | di atas Rp157.000.000 – Rp206.000.000 | 27% |
38. | di atas Rp206.000.000 – Rp337.000.000 | 28% |
39. | di atas Rp337.000.000 – Rp454.000.000 | 29% |
40. | di atas Rp454.000.000 – Rp550.000.000 | 30% |
41. | di atas Rp550.000.000 – Rp695.000.000 | 31% |
42. | di atas Rp695.000.000 – Rp910.000.000 | 32% |
43. | di atas Rp910.000.000 – Rp1.400.000.000 | 33% |
44. | di atas Rp1.400.000.000 | 34% |
Tarif Efektif Bulanan Kategori B
No | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
1. | sampai dengan Rp6.200.000 | 0% |
2. | di atas Rp6.200.000 – Rp6.500.000 | 0,25% |
3. | di atas Rp6.500.000 – Rp6.850.000 | 0,5% |
4. | di atas Rp6.850.000 – Rp7.300.000 | 0,75% |
5. | di atas Rp7.300.000 – Rp9.200.000 | 1% |
6. | di atas Rp9.200.000 – Rp10.750.000 | 1,5% |
7. | di atas Rp10.750.000 – Rp11.250.000 | 2% |
8. | di atas Rp11.250.000 – Rp11.600.000 | 2,5% |
9. | di atas Rp11.600.000 – Rp12.600.000 | 3% |
10. | di atas Rp12.600.000 – Rp13.600.000 | 4% |
11. | di atas Rp13.600.000 – Rp14.950.000 | 5% |
12. | di atas Rp14.950.000 – Rp16.400.000 | 6% |
13. | di atas Rp16.400.000 – Rp18.450.000 | 7% |
14. | di atas Rp18.450.000 – Rp21.850.000 | 8% |
15. | di atas Rp21.850.000 – Rp26.000.000 | 9% |
16. | di atas Rp26.000.000 – Rp27.700.000 | 10% |
17. | di atas Rp27.700.000 – Rp29.350.000 | 11% |
18. | di atas Rp29.350.000 – Rp31.450.000 | 12% |
19. | di atas Rp31.450.000 – Rp33.950.000 | 13% |
20. | di atas Rp33.950.000 – Rp37.100.000 | 14% |
21. | di atas Rp37.100.000 – Rp41.100.000 | 15% |
22. | di atas Rp41.100.000 – Rp45.800.000 | 16% |
23. | di atas Rp45.800.000 – Rp49.500.000 | 17% |
24. | di atas Rp49.500.000 – Rp53.800.000 | 18% |
25. | di atas Rp53.800.000 – Rp58.500.000 | 19% |
26. | di atas Rp58.500.000 – Rp64.000.000 | 20% |
27. | di atas Rp64.000.000 – Rp71.000.000 | 21% |
28. | di atas Rp71.000.000 – Rp80.000.000 | 22% |
29. | di atas Rp80.000.000 – Rp93.000.000 | 23% |
30. | di atas Rp93.000.000 – Rp109.000.000 | 24% |
31. | di atas Rp109.000.000 – Rp129.000.000 | 25% |
32. | di atas Rp129.000.000 – Rp163.000.000 | 26% |
33. | di atas Rp163.000.000 – Rp211.000.000 | 27% |
34. | di atas Rp211.000.000 – Rp374.000.000 | 28% |
35. | di atas Rp374.000.000 – Rp459.000.000 | 29% |
36. | di atas Rp459.000.000 – Rp555.000.000 | 30% |
37. | di atas Rp555.000.000 – Rp704.000.000 | 31% |
38. | di atas Rp704.000.000 – Rp957.000.000 | 32% |
39. | di atas Rp957.000.000 – Rp1.405.000.000 | 33% |
40. | di atas Rp1.405.000.000 | 34% |
Tarif Efektif Bulanan Kategori C
No | Penghasilan Bruto Bulanan | Tarif Pajak |
1. | sampai dengan Rp6.600.000 | 0% |
2. | di atas Rp6.600.000 – Rp6.950.000 | 0,25% |
3. | di atas Rp6.950.000 – Rp7.350.000 | 0,5% |
4. | di atas Rp7.350.000 – Rp7.800.000 | 0,75% |
5. | di atas Rp7.800.000 – Rp8.850.000 | 1% |
6. | di atas Rp8.850.000 – Rp9.800.000 | 1,25% |
7. | di atas Rp9.800.000 – Rp10.950.000 | 1.5% |
8. | di atas Rp10.950.000 – Rp11.200.000 | 1,75% |
9. | di atas Rp11.200.000 – Rp12.050.000 | 2% |
10. | di atas Rp12.050.000 – Rp12.950.000 | 3% |
11. | di atas Rp12.950.000 – Rp14.150.000 | 4% |
12. | di atas Rp14.150.000 – Rp15.550.000 | 5% |
13. | di atas Rp15.550.000 – Rp17.050.000 | 6% |
14. | di atas Rp17.050.000 – Rp19.500.000 | 7% |
15. | di atas Rp19.500.000 – Rp22.700.000 | 8% |
16. | di atas Rp22.700.000 – Rp26.600.000 | 9% |
17. | di atas Rp26.600.000 – Rp28.100.000 | 10% |
18. | di atas Rp28.100.000 – Rp30.100.000 | 11% |
19. | di atas Rp30.100.000 – Rp32.600.000 | 12% |
20. | di atas Rp32.600.000 – Rp35.400.000 | 13% |
21. | di atas Rp35.400.000 – Rp38.900.000 | 14% |
22. | di atas Rp38.900.000 – Rp43.000.000 | 15% |
23. | di atas Rp43.000.000 – Rp47.400.000 | 16% |
24. | di atas Rp47.400.000 – Rp51.200.000 | 17% |
25. | di atas Rp51.200.000 – Rp55.800.000 | 18% |
26. | di atas Rp55.800.000 – Rp60.400.000 | 19% |
27. | di atas Rp60.400.000 – Rp66.700.000 | 20% |
28. | di atas Rp66.700.000 – Rp74.500.000 | 21% |
29. | di atas Rp74.500.000 – Rp83.200.000 | 22% |
30. | di atas Rp83.200.000 – Rp95.000.000 | 23% |
31. | di atas Rp95.600.000 – Rp110.000.000 | 24% |
32. | di atas Rp110.000.000 – Rp134.000.000 | 25% |
33. | di atas Rp134.000.000 – Rp169.000.000 | 26% |
34. | di atas Rp169.000.000 – Rp221.000.000 | 27% |
35. | di atas Rp221.000.000 – Rp390.000.000 | 28% |
36. | di atas Rp390.000.000 – Rp463.000.000 | 29% |
37. | di atas Rp463.000.000 – Rp561.000.000 | 30% |
38. | di atas Rp561.000.000 – Rp709.000.000 | 31% |
39. | di atas Rp709.000.000 – Rp965.000.000 | 32% |
40. | di atas Rp965.000.000 – Rp1.419.000.000 | 33% |
41. | di atas Rp1.419.000.000 | 34% |
Tarif Efektif Bulanan Kategori D
No | Penghasilan Bruto Harian | Tarif Pajak |
1. | sampai dengan Rp450.000 | 0% |
2. | di atas Rp450.000 – Rp2.500.000 | 0,5% |
Contoh Perhitungan PPh 21 Terbaru
Pak A adalah pegawai tetap di PT ABC dengan gaji bruto Rp10.000.000 per bulan. Pak A sudah menikah, memiliki 1 tanggungan, dan harus membayar iuran pensiun sebesar Rp100.000 per bulan. Bagaimana perhitungan TER PPh 21 terbarunya?
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Januari - November):
Dengan status PTKP K/1 dan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp10,000,000 per bulan, pemotongan PPh 21 atas penghasilan Pak A untuk masa pajak Januari 2024 hingga November 2024 menggunakan tarif efektif kategori B dengan tarif sebesar 1.5%.
PPh 21 per Bulan = Penghasilan Bruto per Bulan x Tarif Efektif Bulanan = Rp10.000.000 x 1,5% = Rp150.000
Pemotongan PPh 21 (Masa Pajak Desember):
Gaji Setahun | Rp10.000.000 x 12 |
| Rp 120.000.000 |
Pengurangan |
|
|
|
| 5% x Rp120.000.000 | Rp6.000.000 |
|
| Rp100.000 x 12 | Rp1.200.000 (+) |
|
|
|
| Rp7.200.000 (-) |
Penghasilan netto setahun |
|
| Rp112.800.000 |
PTKP Kategori B (K/1) |
|
| Rp63.000.000 (-) |
PKP setahun |
|
| Rp49.800.000 |
PPh 21 per tahun
= Tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh x Penghasilan Kena Pajak setahun
= 5% x Rp49.800.000
= Rp2.490.000/tahun
PPh 21 bulan Desember
= PPh 21 setahun – (PPh 21 Januari hingga November)
= Rp2.490.000 - (Rp150.000 x 11)
= Rp840.000
Itulah cara perhitungan terbaru PPh 21 dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Semoga informasinya bermanfaat ya.
